Pemkot Palu mengevaluasi penanganan stunting setelah jumlah balita terdampak meningkat dari 988 kasus pada Juli menjadi 1.030 kasus pada Agustus 2026.
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengevaluasi strategi percepatan penurunan stunting setelah jumlah balita yang tercatat mengalami kondisi tersebut meningkat pada Agustus 2026.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Palu, jumlah balita stunting naik dari 988 kasus pada Juli menjadi 1.030 kasus pada Agustus. Dalam periode yang sama, pemerintah mencatat terdapat 164 kasus baru yang ditemukan di sejumlah wilayah.
Wakil Wali Kota Palu Imelda Lilian Muhidin mengatakan kenaikan tersebut perlu ditelusuri secara lebih rinci. Pemerintah tidak hanya akan melihat jumlah kasus, tetapi juga memeriksa lokasi puskesmas, karakteristik keluarga sasaran, serta bentuk intervensi yang telah diberikan.
“Ini harus kita cari tahu apakah intervensi kita salah atau di mana yang salah, karena kenaikannya cukup signifikan dari bulan Juli ke bulan Agustus,” kata Imelda dalam evaluasi penanganan stunting di Palu, Rabu, 9 September 2026.
Dari 164 kasus baru yang tercatat selama Agustus, sebanyak 122 kasus atau sekitar 74,4 persen berasal dari Kecamatan Tatanga, Mantikulore, dan Tawaeli. Tiga wilayah tersebut kemudian menjadi perhatian utama pemerintah untuk memperkuat penanganan secara lebih terarah.
Pemkot Palu akan melakukan pemetaan pada tingkat kecamatan dan puskesmas guna mengetahui penyebab meningkatnya kasus baru. Langkah ini diperlukan agar intervensi tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi setiap wilayah.
Imelda meminta Tim Pendamping Keluarga atau TPK lebih aktif mendampingi keluarga yang memiliki balita berisiko stunting. Pendampingan juga diarahkan kepada ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan sejak masa awal kehamilan.
Selain itu, pemantauan pertumbuhan bayi dan balita melalui posyandu akan diperkuat. Kader posyandu diminta meningkatkan kemampuan dalam mengukur serta mencatat perkembangan anak sehingga potensi gangguan pertumbuhan dapat diketahui lebih dini.
Dinas Kesehatan Kota Palu sebelumnya juga mendorong peningkatan kunjungan ke posyandu, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut menjadi bagian dari program pencegahan stunting di tingkat layanan kesehatan primer.
Pemerintah kota menilai penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan. Perbaikan gizi, pendampingan keluarga, pemantauan ibu hamil, sanitasi, serta keterlibatan pemerintah kelurahan dan kecamatan perlu berjalan secara bersamaan.
Kenaikan jumlah kasus pada Agustus menjadi sinyal bagi Pemkot Palu untuk memperbaiki akurasi data dan efektivitas intervensi. Evaluasi berkala akan dilakukan agar pemerintah dapat segera mengetahui program yang belum berjalan optimal dan menentukan langkah perbaikan.
Imelda mengingatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar tidak menganggap persoalan stunting sebagai tanggung jawab satu instansi. Menurutnya, penurunan kasus membutuhkan kerja bersama dan pemantauan berkelanjutan sampai tingkat keluarga.
Dengan fokus awal pada Tatanga, Mantikulore, dan Tawaeli, Pemkot Palu berharap kasus baru dapat ditekan dan anak-anak yang telah teridentifikasi memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan. Pemerintah juga meminta masyarakat memanfaatkan layanan posyandu dan fasilitas kesehatan untuk memantau pertumbuhan anak secara rutin. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/392560/kota-palu-evaluasi-upaya-percepatan-penurunan-tengkes?utm_source=openai))
Berdasarkan data Pemerintah Kota Palu, jumlah balita stunting naik dari 988 kasus pada Juli menjadi 1.030 kasus pada Agustus. Dalam periode yang sama, pemerintah mencatat terdapat 164 kasus baru yang ditemukan di sejumlah wilayah.
Wakil Wali Kota Palu Imelda Lilian Muhidin mengatakan kenaikan tersebut perlu ditelusuri secara lebih rinci. Pemerintah tidak hanya akan melihat jumlah kasus, tetapi juga memeriksa lokasi puskesmas, karakteristik keluarga sasaran, serta bentuk intervensi yang telah diberikan.
“Ini harus kita cari tahu apakah intervensi kita salah atau di mana yang salah, karena kenaikannya cukup signifikan dari bulan Juli ke bulan Agustus,” kata Imelda dalam evaluasi penanganan stunting di Palu, Rabu, 9 September 2026.
Dari 164 kasus baru yang tercatat selama Agustus, sebanyak 122 kasus atau sekitar 74,4 persen berasal dari Kecamatan Tatanga, Mantikulore, dan Tawaeli. Tiga wilayah tersebut kemudian menjadi perhatian utama pemerintah untuk memperkuat penanganan secara lebih terarah.
Pemkot Palu akan melakukan pemetaan pada tingkat kecamatan dan puskesmas guna mengetahui penyebab meningkatnya kasus baru. Langkah ini diperlukan agar intervensi tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi setiap wilayah.
Imelda meminta Tim Pendamping Keluarga atau TPK lebih aktif mendampingi keluarga yang memiliki balita berisiko stunting. Pendampingan juga diarahkan kepada ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan sejak masa awal kehamilan.
Selain itu, pemantauan pertumbuhan bayi dan balita melalui posyandu akan diperkuat. Kader posyandu diminta meningkatkan kemampuan dalam mengukur serta mencatat perkembangan anak sehingga potensi gangguan pertumbuhan dapat diketahui lebih dini.
Dinas Kesehatan Kota Palu sebelumnya juga mendorong peningkatan kunjungan ke posyandu, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut menjadi bagian dari program pencegahan stunting di tingkat layanan kesehatan primer.
Pemerintah kota menilai penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan. Perbaikan gizi, pendampingan keluarga, pemantauan ibu hamil, sanitasi, serta keterlibatan pemerintah kelurahan dan kecamatan perlu berjalan secara bersamaan.
Kenaikan jumlah kasus pada Agustus menjadi sinyal bagi Pemkot Palu untuk memperbaiki akurasi data dan efektivitas intervensi. Evaluasi berkala akan dilakukan agar pemerintah dapat segera mengetahui program yang belum berjalan optimal dan menentukan langkah perbaikan.
Imelda mengingatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar tidak menganggap persoalan stunting sebagai tanggung jawab satu instansi. Menurutnya, penurunan kasus membutuhkan kerja bersama dan pemantauan berkelanjutan sampai tingkat keluarga.
Dengan fokus awal pada Tatanga, Mantikulore, dan Tawaeli, Pemkot Palu berharap kasus baru dapat ditekan dan anak-anak yang telah teridentifikasi memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan. Pemerintah juga meminta masyarakat memanfaatkan layanan posyandu dan fasilitas kesehatan untuk memantau pertumbuhan anak secara rutin. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/392560/kota-palu-evaluasi-upaya-percepatan-penurunan-tengkes?utm_source=openai))
Sumber: ANTARA News Sulteng — Sumber asli
