Pemkab Poso menyiapkan dua posko induk di wilayah Pamona dan Lore setelah karhutla berdampak pada 427 hektare lahan sejak Agustus 2026.
POSO – Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan setelah sekitar 427 hektare lahan terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga September 2026. Dua posko induk siaga disiapkan di wilayah Pamona dan Lore untuk mempercepat koordinasi pencegahan, pemadaman, serta pemantauan titik rawan kebakaran.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Poso Dharma Metusala mengatakan wilayah Lore, khususnya kawasan Lembah Napu, menjadi daerah dengan dampak kebakaran paling luas. Kawasan tersebut memiliki hamparan padang rumput yang cukup besar. Saat kemarau, vegetasi yang mengering membuat api lebih mudah menyebar.
“Sejak Agustus hingga September 2026 sekitar 427 hektare lahan terdampak dan kami terus melakukan langkah-langkah percepatan penanganan,” kata Dharma, seperti dilaporkan ANTARA pada 8 September 2026. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/392443/bpbd-laporkan-427-hektare-terdampak-kebakaran-hutan-lahan-poso?utm_source=openai))
Data pemerintah daerah juga mencatat karhutla telah berdampak pada 20 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Hingga kini, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. BPBD masih memprioritaskan pemadaman, pemantauan, dan kesiapsiagaan untuk mencegah api meluas ke wilayah lain.
Dua posko induk yang disiapkan di Pamona dan Lore akan menjadi pusat kendali operasi lapangan. Posko tersebut mengoordinasikan personel BPBD, pemadam kebakaran, TNI dan Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat.
Perkembangan mengenai pendirian dua posko itu disampaikan dalam laporan pada 10 September 2026. Posko dibentuk karena Pamona dan Lore dinilai sebagai kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi selama musim kemarau. ([paluonline.com](https://paluonline.com/detail/26490/pemkab-poso-dirikan-dua-posko-induk-siaga-karhutla-di-pamona-dan-lore-427-hektare-lahan-terdampak?utm_source=openai))
Penanganan kebakaran di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Beberapa titik api berada jauh dari sumber air, sementara kondisi medan terjal dan akses jalan yang sempit menyulitkan kendaraan pemadam untuk menjangkau lokasi. Dalam situasi seperti itu, petugas masih mengandalkan peralatan manual dan dukungan masyarakat setempat.
BPBD Poso telah mengusulkan tambahan peralatan kepada BPBD Sulawesi Tengah. Bantuan yang diterima antara lain alat pemukul api atau fire flapper dan 100 unit tangki semprot. Peralatan tersebut rencananya tidak hanya digunakan oleh tim gabungan, tetapi juga dibagikan kepada desa-desa yang berada di wilayah rawan karhutla.
Pemerintah daerah juga mengapresiasi inisiatif warga yang membentuk posko siaga secara mandiri. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena warga menjadi pihak yang paling dekat dengan lokasi kejadian dan dapat membantu melaporkan kemunculan asap maupun api sejak dini.
Imbauan pencegahan disampaikan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau meninggalkan api dari aktivitas di kawasan terbuka. Warga juga diminta segera melaporkan titik asap kepada pemerintah desa, aparat, atau petugas kebencanaan.
Kondisi kemarau membuat upaya pencegahan menjadi sama pentingnya dengan pemadaman. Pemerintah Kabupaten Poso sebelumnya juga meminta jajaran kecamatan dan desa meningkatkan sosialisasi tentang bahaya karhutla serta memperkuat kesiapsiagaan di tingkat masyarakat. ([ppid.posokab.go.id](https://ppid.posokab.go.id/index.php/berita/terbaru/69-pejabat-pemkab-poso-dilantik-bupati-tekankan-integritas-dan-pelayanan-kepada-masyarakat-2026-09-06?utm_source=openai))
Dengan pembentukan posko induk dan tambahan peralatan pemadam, Pemkab Poso berharap respons terhadap karhutla dapat dilakukan lebih cepat. Namun, keterbatasan akses dan sumber air membuat pengawasan terhadap wilayah rawan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama selama kondisi kering masih berlangsung.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Poso Dharma Metusala mengatakan wilayah Lore, khususnya kawasan Lembah Napu, menjadi daerah dengan dampak kebakaran paling luas. Kawasan tersebut memiliki hamparan padang rumput yang cukup besar. Saat kemarau, vegetasi yang mengering membuat api lebih mudah menyebar.
“Sejak Agustus hingga September 2026 sekitar 427 hektare lahan terdampak dan kami terus melakukan langkah-langkah percepatan penanganan,” kata Dharma, seperti dilaporkan ANTARA pada 8 September 2026. ([sulteng.antaranews.com](https://sulteng.antaranews.com/berita/392443/bpbd-laporkan-427-hektare-terdampak-kebakaran-hutan-lahan-poso?utm_source=openai))
Data pemerintah daerah juga mencatat karhutla telah berdampak pada 20 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Hingga kini, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. BPBD masih memprioritaskan pemadaman, pemantauan, dan kesiapsiagaan untuk mencegah api meluas ke wilayah lain.
Dua posko induk yang disiapkan di Pamona dan Lore akan menjadi pusat kendali operasi lapangan. Posko tersebut mengoordinasikan personel BPBD, pemadam kebakaran, TNI dan Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat.
Perkembangan mengenai pendirian dua posko itu disampaikan dalam laporan pada 10 September 2026. Posko dibentuk karena Pamona dan Lore dinilai sebagai kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi selama musim kemarau. ([paluonline.com](https://paluonline.com/detail/26490/pemkab-poso-dirikan-dua-posko-induk-siaga-karhutla-di-pamona-dan-lore-427-hektare-lahan-terdampak?utm_source=openai))
Penanganan kebakaran di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Beberapa titik api berada jauh dari sumber air, sementara kondisi medan terjal dan akses jalan yang sempit menyulitkan kendaraan pemadam untuk menjangkau lokasi. Dalam situasi seperti itu, petugas masih mengandalkan peralatan manual dan dukungan masyarakat setempat.
BPBD Poso telah mengusulkan tambahan peralatan kepada BPBD Sulawesi Tengah. Bantuan yang diterima antara lain alat pemukul api atau fire flapper dan 100 unit tangki semprot. Peralatan tersebut rencananya tidak hanya digunakan oleh tim gabungan, tetapi juga dibagikan kepada desa-desa yang berada di wilayah rawan karhutla.
Pemerintah daerah juga mengapresiasi inisiatif warga yang membentuk posko siaga secara mandiri. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena warga menjadi pihak yang paling dekat dengan lokasi kejadian dan dapat membantu melaporkan kemunculan asap maupun api sejak dini.
Imbauan pencegahan disampaikan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau meninggalkan api dari aktivitas di kawasan terbuka. Warga juga diminta segera melaporkan titik asap kepada pemerintah desa, aparat, atau petugas kebencanaan.
Kondisi kemarau membuat upaya pencegahan menjadi sama pentingnya dengan pemadaman. Pemerintah Kabupaten Poso sebelumnya juga meminta jajaran kecamatan dan desa meningkatkan sosialisasi tentang bahaya karhutla serta memperkuat kesiapsiagaan di tingkat masyarakat. ([ppid.posokab.go.id](https://ppid.posokab.go.id/index.php/berita/terbaru/69-pejabat-pemkab-poso-dilantik-bupati-tekankan-integritas-dan-pelayanan-kepada-masyarakat-2026-09-06?utm_source=openai))
Dengan pembentukan posko induk dan tambahan peralatan pemadam, Pemkab Poso berharap respons terhadap karhutla dapat dilakukan lebih cepat. Namun, keterbatasan akses dan sumber air membuat pengawasan terhadap wilayah rawan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama selama kondisi kering masih berlangsung.
Sumber: ANTARA News Sulteng — Sumber asli
